Sudut Pandang

  Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Wacana HAM di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920) Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa ...

Piagam madinah (shahifatul madinah) (tahun 622), disusun oleh Nabi Muhammad saw, merupakan perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku suku dan kaum kaum penting di Yastrib. Dokumen Tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan (penyembah berhala) Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu umat. Magna Charta (15 Juli 1215) yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga Magna Charta Libertatum (The Great Charter of Freedoms) dibuat di masa pemerintahan Raja John (King John of England) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya. Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak    melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Selain Magna Charta juga memuat penegasan bahwa...

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena ia sebagai manusia, bukan memiliki hak tersebut karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif yang mengaturnya, tetapi semata-mata martabatnya sebagai manusia. Oleh karenanya, walaupun manusia terlahir dengan keadaan kulit hitam, cokelat, putih, kelamin laki-laki maupun perempuan, bahasa yang berbeda-beda, budaya yang beragam, maka ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Kondisi demikian yang disebut dengan universalitas HAM. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep HAM memang muncul dan berkembang sebagai produk masyarakat modern ...

Abuse of power secara umum dimaknai sebagai tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik terkait dengan tugas dan wewenangnya. Tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari, praktek abuse of power juga acap kali terjadi dalam persyaratan pemilu yang pada umumnya dilakukan oleh incumbent. Dalam konteks pemilu, abuse of power sering disebut juga dengan abuse of state resource didefinisikan sebagai "the undue adventages obtained by certain parties or candidates, through use of their official positions or connections to govermental institutions, to influence the outcome of elections". Praktek semacam ini dinilai dapat mendistorsi integritas pemilu. Secara umum terdapat tiga bentuk abuse of power dalam pemilu; pertama politisasi birokrasi, kedua penyalahgunaan anggaran dan aset pemerintah ah dan ketiga penyalahgunaan saluran komunikasi resmi pemerintah. Baca juga : Pengertian Good Govermance Politisasi birokrasi (Civil Servant) didefini...

Arti harfiah pemerintahan monarki (Yunani: mono artinya satu dan archien atau cratia artinya memerintah) adalah negara yang diperintah oleh satu orang. istilah tersebut sesungguhnya mengandung pengertian bahwa pemerintahan monarki tidak selalu harus diartikan sebagai negara kerajaan. Negara republik dengan kepemimpinan tunggal (dipimpin penguasa tunggal yang otoriter yakni pemimpin yang tidak memerlukan siapapun dalam menentukan kebijakan atau hukum negara) bisa masuk dalam kategori pemerintahan monarki juga. namun sistem kerajaan merupakan bentuk pemerintahan yang paling tua di dunia maka monarki diartikan sebagai negara kerajaan. Catatan sejarah kuno di lembsh sungai Nil (Mesir kuno) dan di lembah Mesopotamia (Babilonia) di antara sungai Tigris dan Eufrattes, di India lama dan di Cina kuno, Inca di Amerika latin, dan lain-lain, kesemuanya adalah negara kerajaan yang diperintah oleh seorang raja atau ratu. Menurut polybios, cita-cita akan keadilan dan kesusilaan merupakan latar belaka...

Pengertian Demokrasi merupakan suatu konsep yang cair dan lentur khususnya setelah berakhirnya perang dingin pada akhir tahun 1980-an. hal ini disebabkan oleh kehendak setiap negara untuk diakui sebagai negara yang demokratis. Tidak seperti arti etimologinya yang menyatakan bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat, Collier dan Levitsky (1997) menganalisis bahwa pengertian demokrasi telah meluas sehingga kini telah terdapat lebih dari 500 subjenis arti demokrasi. Namun demikian harus dipahami bahwa demokrasi yang dimaksud oleh mereka adalah sama dengan demokrasi yang dianalisis oleh Zakaria (1997), yang menyatakan bahwa demokrasi yang berkembang saat ini setidaknya terbagi kedalam dua kutub besar, yaitu: demokrasi liberal dan demokrasi iliberal (demokrasi terbatas). Tapi masalahnya, dari banyak pengertian dan definisi yang telah disajikan oleh banyak scholar, pertanyaannya apakah karakteristik utama dari demokrasi yang dapat menyatukan berbagai definisi yang cair t...

Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara tidak ada negara dalam negara. jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Strong menyebut negara kesatuan sebagai negara yang diorganisir dibawah satu pemerintahan pusat. Dengan kata lain, kekuasaan apapun yang terdapat dalam wilayah negara itu secara keseluruhan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan ini pada umumnya menyelenggarakan pemerintahan akan dijalankan dengan dua kemungkinan yaitu melalui sistem sentralisasi dan desentralisasi. negara kesatuan dengan sistem sentralisasi berarti bahwa semua urusan pemerintahan dan negara itu diselenggarakan oleh satu pemerintahan (single centralizes government) yakni pemer...

Otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ini mengandung arti atas nama dan tanggung jawab sendiri. Dalam pasal 1 angka 5 UU No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. rumusan pasal ini tidak begitu berbeda dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 1 huruf a UU No 22 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut "otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". di dalam kedua rumusan ini ada suatu redaksi yang perlu digarisbawahi yakni mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kalimat kepentingan masyarakat ini ambigu atau mul...

Pembicaraan tentang Islam dan demokrasi selalu menghadapkan dengan Barat. Karena tidak mau kasih terakhir di Yunani yang berkembang pesat di Eropa utara, sementara Islam lahir di Arab dan berkembang pesat di wilayah Selatan. maka pertemuannya Islam dan Demokrasi merupakan pertemuan peradaban, ideologi dan latar belakang sejarah yang jauh berbeda. Pada awalnya demokrasi hanya dibatasi pada wilayah kekuasaan politik. Secara etimologis demokrasi berarti pemerintahan (demos) dan rakyat (kratos), yaitu pemerintahan rakyat. Lebih lanjut dahl mengatakan, "the demos should include all adult subject to the binding collective decisions of the association" yaitu menyangkut seluruh aspek politik, gender, agama, ras, hak sosial dan sebagainya. Prinsip utama Demokrasi adalah demos yang berarti persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (aktif pilih memilih dan mendapatkan privilege) dalam berpartisipasi di pemerintahan. Sementara yang ...