New

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Gambar
  Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Wacana HAM di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920) Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa dile
Posting Komentar

Pengertian Abuse Of Power

Abuse of power secara umum dimaknai sebagai tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik terkait dengan tugas dan wewenangnya. Tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari, praktek abuse of power juga acap kali terjadi dalam persyaratan pemilu yang pada umumnya dilakukan oleh incumbent.

Dalam konteks pemilu, abuse of power sering disebut juga dengan abuse of state resource didefinisikan sebagai "the undue adventages obtained by certain parties or candidates, through use of their official positions or connections to govermental institutions, to influence the outcome of elections". Praktek semacam ini dinilai dapat mendistorsi integritas pemilu.

Secara umum terdapat tiga bentuk abuse of power dalam pemilu; pertama politisasi birokrasi, kedua penyalahgunaan anggaran dan aset pemerintah ah dan ketiga penyalahgunaan saluran komunikasi resmi pemerintah.

Baca juga : Pengertian Good Govermance

Politisasi birokrasi (Civil Servant) didefinisikan sebagai tingkatan atau bentuk kegiatan politik yang dilakukan oleh Civil Servant, termasuk juga upaya dari pihak lain untuk mempengaruhi perilaku politik Civil Servant, bentuk politisasi birokrasi atau Civil Servant ini dapat berupa: internally driven, Society driven, or politician driven. Internal driven politicisation merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh Civil Servant itu sendiri. Society driven politiciasation merupakan upaya untuk mempengaruhi Civil Servant yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di dalam birokrasi. Sedangkan bentuk ketiga yang paling banyak terjadi adalah politician driven politicisation yang terjadi ketika "elected and pilitically appointed public officials" memobilisasi Civil Servant untuk membantu mencapai tujuan politiknya. Model ini bisa terjadi dalam bentuk political Executive mempengaruhi birokrasi dalam pemerintahan atau politisi berusaha mengendalikan perilaku birokrasi dengan menerapkan sistem manajemen dan pengawasan yang rumit.

Di sisi lain, abuse of power dalam pemilu juga berwujud penggunaan state resources baik dalam bentuk fasilitas fisik pemerintah maupun anggaran untuk pemenangan Pemilu secara partisan. Fasilitas fisik ini dapat mencakup kendaraan, gedung maupun peralatan lainnya. Sedangkan abuse of state budget termasuk di dalamnya penyalahgunaan anggaran, program dan kegiatan pemerintah untuk mendukung kegiatan pemenangan Pemilu secara partisan.

Baca Juga : Pilkada dan Biaya Politik Tinggi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Adminitrasi Negara dengan Administrasi Niaga

Gambar
Ilmu administrasi mempunyai sekelompok prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang bersifat universal. telah terlihat pula bahwa karena dalam proses penerapan prinsip-prinsip, rumusan rumusan dan dalil-dalil itu, faktor-faktor ekologis harus selalu diperhitungkan, maka penerapan tersebut diatas harus didasarkan pada approach adaptasi supaya memberikan hasil yang diharapkan. Karena prinsip, rumus dan dalil universal, maka pada hakekatnya tidak ada perbedaan hakiki dalam penerapan prinsip, rumus dan dalil itu dalam kegiatan sehari-hari. dengan perkataan lain prinsip rumus dan dalil sama berlakunya bagi administrasi negara dan administrasi niaga bahkan juga untuk bidang investasi yang lain seperti bidang militer, organisasi keagamaan, sosial maupun internasional. Meski demikian, dalam perwujudan nyata, terdapat perbedaan-perbedaan penerapan prinsip rumus dan dalil administrasi itu jika diterapkan di bidang kenegaraan dibandingkan dengan jika diterapkan dalam bidang keniagaan. Faktor
Baca selengkapnya

Pilkada Serentak ?

Gambar
  Sejak bangsa indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Setelah reformasi 1998, dinamika politik terus mengalami perkembangan dan dilaksakan pemilihan umum seacara langsung tahun 2004 yang menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pemenang dengan perolehan suara 69.266.360 atau 60,62%, sedangkan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasim Muzadi sebagai lawannya mendapat perolehan suara 44.990.704 atau 39,38%. Dengan adanya fenomena tersebut, rakyat telah ikut menyelenggarakan pemerintahan dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara di negara demokrasi. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. S
Baca selengkapnya

Pilkada di Indonesia Dilihat Dari Sudut Pandang Positif

Gambar
  Sesudah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto, format dan pola pemerintahan daerah termasuk pemilihan kepala daerah direvisi mengikuti jiwa zaman yang tengah bertransformasi. Hasilnya terbit dua undang-undang pemerintahan daerah diwaktu yang relatif berdekatan yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Dari banyak butir yang dituangkan dalam pasal dan ayat pada undang-undang yang disebutkan diatas, salah satunya membahas mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis, dan prosedur itu dinamakan pemilihan kepala daerah langsung (Plkada) atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pilkada atau pemilukada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di aras lokal. Ini karena mekanisme hanya memberi ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada skop politikkeseharian (days to days politics) justru yang berlangsung setelah pemilukada it
Baca selengkapnya

Sejarah Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Gambar
Dalam bentangan sejarah ketatanegaraan negara kesatuan republik Indonesia secara khusus pengaturan setingkat Undang-Undang Dasar, pemilihan umum baru dinyatakan sah secara eksplisit dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS NKRI, UU no 7/1950) yang menyebutkan: "Kemauan rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dijatakan dalam pemilihan berkal jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang bersipat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara." undang-undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) tidak mengatur pengisian jabatan melalui prosedur pemilihan umum. Akan tetapi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih dengan cara pemilihan umum dalam praktiknya. Sebelum diadakan pemilihan umum, sesuai pasal IV aturan peralihan UUD 1945, meluruskan kekuasaan DPR, MPR dan Dewan P
Baca selengkapnya

Landasan Filosofis Penegakan Hukum Pemilu

Gambar
  "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" demikian bunyi sila ke-4 Pancasila, yang tertera dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan upaya menjunjung tinggi kedaulatan tersebut perlu dengan mengembangkan semangat bermusyawarah yang di nafasi suatu hikmat kebijaksanaan. karena permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat serta untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan.   unsur-unsur yang terkandung dalam sila ke-4 terdiri atas kerakyatan (daulat rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan) dan hikmat kebijaksanaan (orientasi etis). Memang tidak terdapat kata demokrasi dalam Pancasila, tetapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cinta hikmat kebijaksanaan, jelas menunjukkan ni
Baca selengkapnya