"Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"
demikian bunyi sila ke-4 Pancasila, yang tertera dalam pokok pikiran ketiga
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal
tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan upaya
menjunjung tinggi kedaulatan tersebut perlu dengan mengembangkan semangat
bermusyawarah yang di nafasi suatu hikmat kebijaksanaan. karena permusyawaratan
adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau
memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat serta untuk menghadirkan
negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan.
unsur-unsur
yang terkandung dalam sila ke-4 terdiri atas kerakyatan (daulat rakyat),
permusyawaratan (kekeluargaan) dan hikmat kebijaksanaan (orientasi etis).
Memang tidak terdapat kata demokrasi dalam Pancasila, tetapi cita kerakyatan,
cita permusyawaratan, dan cinta hikmat kebijaksanaan, jelas menunjukkan
nilai-nilai pokok demokrasi yang dikehendaki para pendiri bangsa. Demikian
juga, tidak terdapat kata demokrasi dalam naskah asli UUD 1945, namun
penggunaan kata kedaulatan rakyat pada pasal 1 UUD 1945 mempertegas pilihan
para pendiri Republik untuk menempuh jalur demokrasi.
Demokrasi
Pancasila secara esensial merupakan penjelmaan karakter dan cita-cita
kemerdekaan bangsa, seperti yang dituangkan oleh bung Hatta:
Dalam konteks
ini, maka semangat penyelenggaraan Pemilu sebagai implementasi kedaulatan
rakyat yang tercantum dalam sila keempat, harus dinafasi semangat pada
nilai-nilai sila sebelumnya yaitu nilai persatuan dan nilai kemanusiaan yang
adil dan beradab. Maka rakyat dalam menjalankan daulat nya tidak dalam arti
bebas-bebasnya. melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keadaban
dan keadilan yang semata-mata untuk menjaga ketertiban dan keutuhan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konsepsi
keadilan selalu berkelindan dengan cita hukum. tujuan adanya hukum yaitu
memenuhi keadilan (etis) kemanfaatan (utilities) dan kepentingan hukum
(dogmatis) secara proporsional. Begitu pula dengan penegakan hukum, sebagaimana
pendapat Gustav Radbruch harus memenuhi ketiga prinsip-prinsip atau dasar-dasar
tersebut. maka pembicaraan terkait hukum, secara langsung berbicara pula
terkait nilai keadilan.
Dalam konteks
ini, maka penyelenggaraan pemilu yang sarat dengan aturan-aturan hukum harus
memenuhi nilai-nilai keadilan pemilu. nilai keadilan tersebut cakupan sangat
luas, tidak sekedar dalam kerangka penegakan hukum. Dalam penyelenggaraan
pemilu, keadilan merupakan kata kunci yang mutlak diperhatikan, mulai dari penyusunan
regulasi, pelaksanaan regulasi kepemiluan oleh para penyelenggara dan pemangku
kepentingan dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.
Keadilan
pemilu harus mampu menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pengaduan apabila
pihak yang bersangkutan merasa dirugikan akibat dilakukan atau tidak
dilakukannya tindakan tertentu dalam kontestasi pemilu. Untuk itu perlu diambil
langkah penyelesaian yang efektif di sebuah badan atau pengadilan yang tidak
memihak dalam rangka melindungi dan memulihkan hak pilih yang telah dilanggar.
Di samping itu, setiap sistem keadilan Pemilu perlu menetapkan cara-cara atau
tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya konflik atau
permasalahan dalam pemilu serta menciptakan mekanisme untuk mengoreksi
ketidakberesan dan atau menghukum perilaku pelanggaran. Hal tersebut merupakan
suatu upaya penegakan hukum pemilu.
"Negara
itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. tetapi
kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan
nasional berlainan dengan konsef Rousseau yang bersifat individualisme.
kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri
yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari
pada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai
reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat."
Uraian
tersebut menegaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah
kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sejalan dengan
pemikiran itu, Soekarno menguraikan bahwa inti dari kerakyatan merupakan
gotong-royong (kolektivisme), jelas ini merupakan antitesis dari demokrasi barat
yang liberal. demokrasi Indonesia berdasarkan pada prinsip musyawarah mufakat
sehingga keputusan tidak didikte oleh suara terbanyak atau ditekan oleh suara
minoritas, tetapi oleh hikmat kebijaksanaan.
kerakyatan
yang di nafasi hikmat kebijaksanaan merupakan upaya menjamin suatu keseimbangan
antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku
bagi seluruh bangsa Indonesia. serta menyelaraskan antara pemenuhan hak-hak
individu (individual rights) dan kelompok masyarakat (collective rights) dengan
kewajiban mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka
mencapai kemaslahatan bersama dan kebahagiaan yang menyeluruh.
Dianutnya
prinsip kerakyatan atau kedaulatan rakyat menjadi jaminan adanya peran serta
masyarakat dalam pemerintahan, namun
menurut Herbermas, kedaulatan rakyat tidak dapat ditafsirkan secara absolut di
mana rakyat menentukan segalanya. namun kedaulatan rakyat cukup dimaknai
sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dengan melakukan
kontrol melalui ruang publik.
Di samping
itu, secara etimologis kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata daulat
dan dulatan yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan atau
peredaran (kekuasaan). Maka dalam konteks negara Indonesia, salah satu
implementasi kedaulatan rakyat dengan adanya mekanisme kontrol/evaluasi rakyat
atas pemerintahan dilakukanlah pergantian dan peralihan kepemimpinan melalui
Pemilihan Umum (Pemilu) dalam siklus lima tahunan. Pemilu tersebut di tahun
2019 dalam sejarah Negara Indonesia dilakukan pertama kalinya secara serentak
untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut
Notonegoro, susunan Pancasila adalah hierarki yang berbentuk piramida, sehingga
jika ditinjau dari intisarinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu
rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang dibelakang sila
lainnya merupakan pengukusan daripada sila-sila di mukanya. Maka di antara lima
sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila
merupakan satu kesatuan yang bulat.
keberadaban
mengarahkan pada tata hubungan manusia dalam pergaulannya sebagai makhluk
sosial; yang untuk menjamin kelangsungan hidupnya diperlukan interaksi sesama
manusia dengan perilaku perbuatan penuh Budi pekerti serta kebaikan akhlak.
Nilai keadaban dalam penyelenggaraan pemilu menjadi hal dasar. karena dalam
konteks pemilu yang mengatur interaksi para peserta, tim sukses, pemilih,
penyelenggara serta stakeholder Pemilu rentan terjadi perselisihan atau konflik
akibat adanya perbedaan maksud tujuan maupun kepentingan. hal dasar yang
menjadi pencegah lahirnya perselisihan atau konflik tentu dengan menjaga
perilaku atau perbuatan dari masing-masing pihak sehingga Pemilu akan lebih
bermartabat.
Begitu pula
dengan nilai keadilan, yang menjadi asas penyelenggaraan pemilu, serta
keberadaannya harus ada dan mendasari berlakunya peraturan-peraturan tentang
pemilu di Indonesia. Secara ringkas untuk mengenali keadilan dapat ditinjau
dari karakter dan tujuannya. Karakter yang melekat pada keadilan adalah: hak
yang setara (equal), layak sesuai proporsional, tidak memihak, wajar secara
moral dan benar secara moral serta sah menurut hukum. sedangkan tujuan keadilan
adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga,
maupun antara warga dengan negara ataupun hubungan antar negara.
Keadilan
pemilu harus dijadikan unsur fundamental yang dapat mempengaruhi perilaku para
pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu. dengan kerangka hukum
yang kokoh berlandaskan norma dan nilai yang dipegang suatu masyarakat,
kemudian dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan, maka pemilu yang
berjalan dapat berjalan secara efektif, independen dan imparsial. Maka
perwujudan keadilan, transparansi, akseptabilitas serta kesetaraan dan
inklusivitas dalam pemilu dipastikan akan tercapai.
Hadirnya
keadilan Pemilu menjadi elemen penting untuk menjaga kredibilitas dan
integritas Pemilu itu sendiri. Tanpa adanya keadilan; Pemilu akan penuh dengan
kecurangan atau pelanggaran (electoral fraud) dan manipulasi suara dalam
berbagai bentuknya (ballot-rigging), mengakibatkan rendahnya partisipasi
masyarakat pada saat pemungutan suara. tidak menutup kemungkinan, menguatnya
sentimen publik, memicu aksi protes, kerusuhan massa dan kekerasan. Bahkan
tidak kalah bahaya, yaitu terjadi kontestasi semu (tampak seperti asli padahal
sama sekali bukan asli) antara peserta atau pendukung yang dapat melemahkan
legitimasi sistem demokrasi.
Berdasarkan
paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa penegakan hukum pemilu dilandasi
semangat untuk mengimplementasikan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. yaitu
nilai-nilai kedaulatan rakyat yang di ejawantahkan dalam penyelenggaraan pemilu
harus terlaksana dengan semangat berkeadaban dan berkeadilan demi memperkokoh
persatuan bangsa dan negara. pada saat yang sama ketika nilai-nilai tersebut
sudah termanifestasikan, maka hasil dari pemilu yang berkeadilan dan
berintegritas tersebut dapat diterima publik. Serta pada akhirnya akan bermuara
kembali pada legitimasi demokrasi (kedaulatan rakyat).
Baca juga: Petahana Tidak Selalu Menang
Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu
Komentar