Ilmu administrasi mempunyai sekelompok prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang bersifat universal. telah terlihat pula bahwa karena dalam proses penerapan prinsip-prinsip, rumusan rumusan dan dalil-dalil itu, faktor-faktor ekologis harus selalu diperhitungkan, maka penerapan tersebut diatas harus didasarkan pada approach adaptasi supaya memberikan hasil yang diharapkan.
Karena prinsip, rumus dan dalil universal, maka pada hakekatnya tidak ada perbedaan hakiki dalam penerapan prinsip, rumus dan dalil itu dalam kegiatan sehari-hari. dengan perkataan lain prinsip rumus dan dalil sama berlakunya bagi administrasi negara dan administrasi niaga bahkan juga untuk bidang investasi yang lain seperti bidang militer, organisasi keagamaan, sosial maupun internasional.
Meski demikian, dalam perwujudan nyata, terdapat perbedaan-perbedaan penerapan prinsip rumus dan dalil administrasi itu jika diterapkan di bidang kenegaraan dibandingkan dengan jika diterapkan dalam bidang keniagaan. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan bulan itu ialah sebagai berikut:
1. Faktor tujuan
- Administrasi negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat karena terlepas dari sistem politik dan perekonomian yang dianut oleh suatu negara, semua negara modern mengatakan bahwa negara itu adalah walfare state.
- Administrasi niaga bertujuan untuk mengusahakan keabadian kelangsungan hidup organisasi yang dimungkinkan oleh adanya akumulasi modal, penambahan investasi, diversifikasi produk yang dihasilkan dan keuntungan yang lebih wajar.
2. Faktor motif
- Administrasi negara dalam pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian servis yang seefisien, seekonomis Dan seefektif mungkin kepada setiap warga negara yang harus dilayani. pemberian servis yang efisien, ekonomis dan efektif itu merupakan conditio sine qua non administrasi, karena seperti telah dikatakan tujuan yang hendak dicapai oleh negara tidak terbatas, sedangkan alat alat pemuasannya selalu terbatas. karenanya input sumber-sumber yang dipergunakan harus diusahakan supaya sesedikit mungkin dengan menghasilkan output hasil yang sebesar mungkin.
- Administrasi niaga dalam operasinya bermotifkan keuntungan yang wajar atas modal yang telah ditanam karena keuntungan yang wajar itu berarti bahwa:
- Organisasi niaga itu berhasil memuaskan sebagian kebutuhan langganannya.
- Berhasil memberikan dividen yang memuaskan kepada kaum pemilik modal yang ditanam di dalam organisasi.
- Memungkinkan investasi modal demi perluasan usaha dan diversifikasi produk.
- Lebih menjamin kelangsungan hidup organisasi.
3. Sifat pelayanan
- Administrasi negara dalam hal ini aparatur Pemerintah berkewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama karena warga negara itu di mata hukum berkedudukan sama, oleh karenanya harus di beri pula pelayanan yang sama. Hal ini sangat penting karena dalam abad modern sekarang ini Pemerintah beserta seluruh personalia aparaturnya adalah abdi seluruh rakyat.
- Administrasi niaga dalam pemberian pelayanan sering membedakan sifat service yang diberikan karena motif untuk mencari keuntungan itu biasanya berdasar pelayanan itu didasarkan atas tingkat daya beli langganan, yang berarti tingkat keuntungan yang diduga akan diperoleh dari langganan itu. Meski dalam dunia perniagaan berlaku aksioma bahwa "pelanggan itu adalah raja", raja yang dipandang kecil masih dibedakan dengan aja yang dianggap besar.
4. Wilayah yurisdiksi
- Administrasi negara mempunyai wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan wilayah kekuasaan negara.
- Administrasi niaga atau organisasi niaga dalam arti mikro, tidak mempunyai wilayah kekuasaan. yang dimiliki hanya wilayah operasi yang luasnya dapat sama, lebih kecil atau lebih luas dari wilayah kekuasaan negara.
5. Kekuasaan
- Administrasi negara memperoleh kekuasaannya dari rakyat melalui lembaga perwakilan karena dalam suatu negara yang demokratis rakyat lah yang merupakan sumber dari semua kekuasaan
- Administrasi niaga kalau pun dapat dikatakan mempunyai kekuasaan, kekuasaan itu terletak pada dasar besarnya modal, keterampilan skill teknis dan manajerial yang dimiliki, serta kemampuan untuk memanfaatkan hasil hasil kemajuan di bidang teknologi lebih dahulu dari kompetitornya.
6. Orientasi politik
- Administrasi negara dan seluruh aparat dan personalianya sebagai abdi dari rakyat pada orientasi politik netral. artinya sebagai alat pelaksanaan kebijaksanaan demi kepentingan rakyat ia tidak memihak tetapi berdiri di atas semua golongan aliran dan lapisan stratification yang ada dalam masyarakat.
- Administrasi si niaga menjalankan politik pilihannya secara memihak dan menganut suatu aliran yang dianggapnya akan membantu usaha-usahanya dalam mengabadikan kehidupan organisasi. Dengan perkataan lain, aliran politik suatu organisasi niaga identik dengan orientasi politik sebagian besar pemilik modal dalam organisasi.
7. Cara bekerja
- Pada umumnya jalannya proses administrasi negara lebih lamban dibandingkan dengan administrasi niaga. Kelambanan ini adalah akibat dari approach legalitas yang dipergunakan oleh administrasi negara yang sifatnya memang lebih menonjol dibandingkan dengan administrasi niaga.
- oleh karena dihadapkan kepada kompetisi yang sering sangat berat maka dalam proses administrasi niaga kegiatan kegiatannya lebih sering didasarkan kepada approach programatis daripada legalitas. sebagai akibat pula dari kompetisi itu maka sifat inovatif sangat diperlukan oleh administrasi niaga karena sifat inovatif itu merupakan cara terpenting untuk memenangkan persaingan,baik persaingan yang bersifat domestik, regional maupun internasional.
ketujuh perbedaan-perbedaan di atas jelas menunjukkan bahwa meskipun ilmu administrasi telah memiliki prinsip-prinsip, rumusan-rumusan dan dalil-dalil yang bersifat universal, dan meskipun perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara kedua bidang utama dari administrasi tidak ada terlihat adanya faktor-faktor teknis yang membedakan sifat kedua bidang tersebut.
Siagian, Sondang. 2011. Filsafat Administrasi, Jakarta: Bumi Aksara.
Komentar