Sudut Pandang

Abuse of power secara umum dimaknai sebagai tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik terkait dengan tugas dan wewenangnya. Tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari, praktek abuse of power juga acap kali terjadi dalam persyaratan pemilu yang pada umumnya dilakukan oleh incumbent. Dalam konteks pemilu, abuse of power sering disebut juga dengan abuse of state resource didefinisikan sebagai "the undue adventages obtained by certain parties or candidates, through use of their official positions or connections to govermental institutions, to influence the outcome of elections". Praktek semacam ini dinilai dapat mendistorsi integritas pemilu. Secara umum terdapat tiga bentuk abuse of power dalam pemilu; pertama politisasi birokrasi, kedua penyalahgunaan anggaran dan aset pemerintah ah dan ketiga penyalahgunaan saluran komunikasi resmi pemerintah. Baca juga : Pengertian Good Govermance Politisasi birokrasi (Civil Servant) didefini...

Dalam The Political System of Empires (1963) S N Eisentandt menyusun klasifikasi birokrasi menurut keterlibatannya dalam proses politik, yakni: Birokrasi berorientasi sebagai abdi bagi penguasa dan strata sosial yang utama. Sepenuhnya tunduk pada penguasa. bersifat otonomi dan berorientasi pada keuntungan sendiri. Berorientasi pada diri sendiri, tetapi secara umum juga melayani negara ketimbang pada strata tertentu. di negara berkembang sudah menjadi strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintahan. hierarki tingkat atas gencar memobilisasi bawahannya untuk menciptakan sebuah kekuatan politik yang besar yang nantinya diharapkan akan mampu merebut kekuasaan. fenomena politisasi birokrasi banyak kita lihat dalam pertarungan politik. dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi para politisi yang bertarung dalam perebutan sebuah kekuasaan. masalah politisasi birokrasi seringkali terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Birokrasi dan politik pen...

  tidak terasa priode kedua presiden Joko Widodo telah menginjak genap satu tahun, pada tanggal 20 Oktober 2019 Joko Widodo dilantik sebagai Presiden untuk priode yang kedua kalinya di gedung MPR RI. Dalam satu tahun kepemimpinannya ini sudah banyak kebijakan-kebijakan yang menua pro kontra yang selalu menjadi pembahasan hangat di tengah-tengah masyarakat, ada beberapa kebijakan yang menuai kontropersi yang menurut sebagian orang kebijakan-kebijakan itu memberikan efek negarif kepada negara dan sebaliknya ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memberikan efek positif kepada negara. Perbedaan pendapat ini sah-sah saja dalam bernegara. Ada beberapa kebijakan selama satu tahun pemerintahan Jokowi yang menurut penulis sangat menarik untuk diingatkan kembali kepada masyarakat, kebijakan ini cukup menuai kontroversi dan membuat hangat suasana forum-forum diskusi dengan penuh argumentasi baik dari pihak yang pro maupun pihak yang kontra terhadap kebijankan-kebijaka...