tidak terasa
priode kedua presiden Joko Widodo telah menginjak genap satu tahun, pada
tanggal 20 Oktober 2019 Joko Widodo dilantik sebagai Presiden untuk priode yang
kedua kalinya di gedung MPR RI. Dalam satu tahun kepemimpinannya ini sudah
banyak kebijakan-kebijakan yang menua pro kontra yang selalu menjadi pembahasan
hangat di tengah-tengah masyarakat, ada beberapa kebijakan yang menuai kontropersi
yang menurut sebagian orang kebijakan-kebijakan itu memberikan efek negarif
kepada negara dan sebaliknya ada juga yang berpendapat bahwa
kebijakan-kebijakan tersebut memberikan efek positif kepada negara. Perbedaan
pendapat ini sah-sah saja dalam bernegara.
Ada beberapa
kebijakan selama satu tahun pemerintahan Jokowi yang menurut penulis sangat
menarik untuk diingatkan kembali kepada masyarakat, kebijakan ini cukup menuai
kontroversi dan membuat hangat suasana forum-forum diskusi dengan penuh
argumentasi baik dari pihak yang pro maupun pihak yang kontra terhadap
kebijankan-kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya:
Pertama,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19. Dalam perppu ini
terdapat satu pasal yang dipermasalahkan yaitu pasal 27 yang dianggap dapat
memberikan celah terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak
pidana korupsi, bunyi pasal itu adalah sebagai berikut:
Pasal27
1. Biaya yang telah
dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan
kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan
belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan
pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi
nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian
dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
2. Anggota KSSK, Sekretaris
KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan,
Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan
pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun
pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Segala tindakan termasuk
keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata
usaha negara.
Perppu ini
ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 maret 2020, dengan
banyaknya pro kontra terkait Perppu tersebut DPR RI mengesahkan Perppu No 1
tahun 2020 tersebut menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 pada 12 Mei 2020.
Kedua,
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan. Dalam perpres ini perpres ini diatur menganai tarif iuran BPJS
Kesehatan yang meningkat sesuai pasal 34 yang menyebutkan bahwa tarif BPJS
Kesehatan 2020, iuran untuk JKN-KIS bagi peserta kelas I naik dari Rp. 80.000
menjadi Rp. 150.000 per bulan, iuaran peserta kelas II naik dari Rp. 51.000
menjadi Rp. 100.000 perbulan, ketentuan ini berlaku mulai 1 juli 2020. Sementara iuran peserta kelas III segmen
peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) jadi
Rp 42.000 per bulan. Namun, di dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Perpres Nomor 64
Tahun 2020 disebutkan, peserta hanya cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500
saja karena sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat. Sedangkan
untuk tahun 2021, iuran peserta mandiri kelas III menjadi Rp 35.000 dan selisih
sisanya sebesar Rp 7.000 dibayarkan oleh pemerintah.
Pada Oktober
2019 lalu, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Namun perpres ini
tidak berlangsung lama karean setelah MA lembaga peradilan tertinggi ini
mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan
Kesehatan. Dalam putusannya (BPJS batal naik), MA membatalkan kenaikan iuran
BPJS per 1 Januari 2020. Judicial review ini diajukan oleh Komunitas Pasien
Cuci Darah (KPCDI) yang selama ini sangat bergantung pada BPJS Kesehatan.
Kebijakan
pemerintah ini dianggap tidak mengerti dengan kondisi ekonomi masyarakat yang
tengah lesu karena dihadapkan dengan wabah covid-19 ditambah seolah-olah
pemerintah mengabaikan putusan MA yang telah mengabulkan judical review kepada
perpres sebelumnya yang juga sama menaikan biaya iuran BPJS.
Ketiga,
undang-undang omnibuslaw cipta kerja, Omnibuw Law muncul pertama kali Dalam
pidato pelantikannya presiden 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo meyampaikan konsep hukum perundang-undangan
yang disebut Omnibus Law. Secara defenisi omnibus law berasal dari bahasa latin
omnis yang berarti untuk semua atau banyak sedangkan kata law yang berarti
hukum, maka omnibus law dapat didefenisikan sebagai hukum untuk semua. konsep
itu bakal menyederhanakan suatu kendala
regulasi . Wacana nya, Jokowi bersma anggota DPR akan mengelurkan dua Omnibus
Law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan UndangUndang Pemberdayan
UMKM.
Presiden Joko
Widodo sangat keberatan dengan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Regulasi
itu, berkisar sekitar ribu aturan yang
mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Menteri hingga Peraturan Gubernur, Wali kota dan Bupati di daerah. Ribu
peraturan tersebut ada yang bertentangan. Banyaknya peraturan tersebut
membuat sikap pemerintah mengambil
keputusan menjadi lambat. Keprihatinan Presiden tesebut sanagat realistis,
karena mengingat peraturan perundang-undangan mengatur sesuatu itu secara
parsial. Namun dilapangan omnibus law cipta kerja ini mendapatkan penolakan
keras dari buruh dan mahasiswa, omnibus law ini dianggap tidak berpihak kepada
buruh dan terkesan lebih mengedepankan kepentingan pengusaha, disamping itu
pengesahan omnibus law dirasa terburu-buru dan kurang melibatkan buruh untuk
menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan omnibus law ini.
Sebenarnya
masih banyaak kebijakn-kebijakan lain yang menuai pro kontara selama satu tahun
pemerintahan Jokowi Dodo di priode ke II ini, namun karean keterbatasan penulis
dirasa ketiga kebijakan ini cukup untuk menggambarkan dinamika yang terjadi di
indonesia selama satu tahun kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Maruf Amin.
Komentar