Postingan

New

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Gambar
  Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Wacana HAM di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920) Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa dile

Pengertian Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Gambar
Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara tidak ada negara dalam negara. jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Strong menyebut negara kesatuan sebagai negara yang diorganisir dibawah satu pemerintahan pusat. Dengan kata lain, kekuasaan apapun yang terdapat dalam wilayah negara itu secara keseluruhan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan ini pada umumnya menyelenggarakan pemerintahan akan dijalankan dengan dua kemungkinan yaitu melalui sistem sentralisasi dan desentralisasi. negara kesatuan dengan sistem sentralisasi berarti bahwa semua urusan pemerintahan dan negara itu diselenggarakan oleh satu pemerintahan (single centralizes government) yakni pemer

Pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Gambar
Otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ini mengandung arti atas nama dan tanggung jawab sendiri. Dalam pasal 1 angka 5 UU No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. rumusan pasal ini tidak begitu berbeda dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 1 huruf a UU No 22 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut "otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". di dalam kedua rumusan ini ada suatu redaksi yang perlu digarisbawahi yakni mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kalimat kepentingan masyarakat ini ambigu atau mul

Islam dan Demokrasi

Gambar
Pembicaraan tentang Islam dan demokrasi selalu menghadapkan dengan Barat. Karena tidak mau kasih terakhir di Yunani yang berkembang pesat di Eropa utara, sementara Islam lahir di Arab dan berkembang pesat di wilayah Selatan. maka pertemuannya Islam dan Demokrasi merupakan pertemuan peradaban, ideologi dan latar belakang sejarah yang jauh berbeda. Pada awalnya demokrasi hanya dibatasi pada wilayah kekuasaan politik. Secara etimologis demokrasi berarti pemerintahan (demos) dan rakyat (kratos), yaitu pemerintahan rakyat. Lebih lanjut dahl mengatakan, "the demos should include all adult subject to the binding collective decisions of the association" yaitu menyangkut seluruh aspek politik, gender, agama, ras, hak sosial dan sebagainya. Prinsip utama Demokrasi adalah demos yang berarti persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (aktif pilih memilih dan mendapatkan privilege) dalam berpartisipasi di pemerintahan. Sementara yang

Pengertian Good Governance

Gambar
Konsep good governance mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil yang saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. tanpa good governance sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontradiksi dan saling mengawasi. good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. konsistensi pemerintah, koperasi dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengertian Good Governance istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan il

Pengertian Pelayanan Publik

Gambar
Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakekatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur Pemerintah, tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut. (Siagian, 2001 :128) Menurut kamus bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, 1. Perihal atau cara melayani, 2. usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang). 3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan service menurut American mark

Perbedaan Adminitrasi Negara dengan Administrasi Niaga

Gambar
Ilmu administrasi mempunyai sekelompok prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang bersifat universal. telah terlihat pula bahwa karena dalam proses penerapan prinsip-prinsip, rumusan rumusan dan dalil-dalil itu, faktor-faktor ekologis harus selalu diperhitungkan, maka penerapan tersebut diatas harus didasarkan pada approach adaptasi supaya memberikan hasil yang diharapkan. Karena prinsip, rumus dan dalil universal, maka pada hakekatnya tidak ada perbedaan hakiki dalam penerapan prinsip, rumus dan dalil itu dalam kegiatan sehari-hari. dengan perkataan lain prinsip rumus dan dalil sama berlakunya bagi administrasi negara dan administrasi niaga bahkan juga untuk bidang investasi yang lain seperti bidang militer, organisasi keagamaan, sosial maupun internasional. Meski demikian, dalam perwujudan nyata, terdapat perbedaan-perbedaan penerapan prinsip rumus dan dalil administrasi itu jika diterapkan di bidang kenegaraan dibandingkan dengan jika diterapkan dalam bidang keniagaan. Faktor

Pengertian Administrasi Negara

Gambar
Definisi Administrasi Negara Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi negara diantaranya sebagai berikut: Menurut John M pffifner dan Robert V presthus: administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sehingga orang. Menurut Felix A Nigro dan Lloyd A Nigro Administrasi Negara adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah. Administrasi Negara meliputi ketika cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di ant