New

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Gambar
  Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Wacana HAM di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920) Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa ...
Posting Komentar

Pengertian Good Governance

Pengertian Good Governance


Konsep good governance mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil yang saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. tanpa good governance sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontradiksi dan saling mengawasi. good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. konsistensi pemerintah, koperasi dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengertian Good Governance

istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam kontek pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Istilah ke pemerintahan atau dalam bahasa Inggris governance yaitu: the act, fact, manner of governing, yang berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. dengan demikian governance adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh qoiman (1993:45) bahwa governance lebih merupakan kan. "...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan investasi pemerintah atas kepentingan kepentingan tersebut."

Menurut Leach & Percy Smith (dalam mardoto, 2009:17), governance meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintahkan karena kita semua adalah bagian dari proses governance. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat menangkap makna tersebut yakni "the process whereby Element in society wield power and authority and influence and enact politicies and desicions concerning public life, economic and social development." atau dengan kata lain bahwa governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/ kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai governance kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu faktor tersebut, sementara aktor-aktor lain di luar pemerintah dan militer biasa dikelompokkan sebagai bagian dari civil society.

Dalam perspektif lain, pengertian good governance terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance, yaitu: good governance (tata pemerintah yang baik), good government (pemerintah yang baik) dan clean governance (pemerintah yang bersih). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good governance, maka adapun beberapa pengertian dari good governance, antara lain: menurut bank dunia (world Bank) dalam (mardoto, 2009:18), good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk mengembangkan masyarakat, sedangkan menurut UNDP (united national development planning) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "governance for sustainable human development" (1993:3), mendefinisikan pemerintahan (governance) adalah "governance is the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's at all levels and mean by which status promote special edition, integration and ensure The well-being of The their populations" (kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai unsur negara pada saat tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).

Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci untuk memahami good governance, menurut masyarakat transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (Hardajsoemantri, 2003):

  1. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.
  2. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
  3. Transparansi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
  4. Peduli pada stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
  5. Berorientasi pada konsensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan kebijakan dan prosedur prosedur.
  6. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
  7. Efektivitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
  8. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
  9. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atau tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Adminitrasi Negara dengan Administrasi Niaga

Gambar
Ilmu administrasi mempunyai sekelompok prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang bersifat universal. telah terlihat pula bahwa karena dalam proses penerapan prinsip-prinsip, rumusan rumusan dan dalil-dalil itu, faktor-faktor ekologis harus selalu diperhitungkan, maka penerapan tersebut diatas harus didasarkan pada approach adaptasi supaya memberikan hasil yang diharapkan. Karena prinsip, rumus dan dalil universal, maka pada hakekatnya tidak ada perbedaan hakiki dalam penerapan prinsip, rumus dan dalil itu dalam kegiatan sehari-hari. dengan perkataan lain prinsip rumus dan dalil sama berlakunya bagi administrasi negara dan administrasi niaga bahkan juga untuk bidang investasi yang lain seperti bidang militer, organisasi keagamaan, sosial maupun internasional. Meski demikian, dalam perwujudan nyata, terdapat perbedaan-perbedaan penerapan prinsip rumus dan dalil administrasi itu jika diterapkan di bidang kenegaraan dibandingkan dengan jika diterapkan dalam bidang keniagaan. Faktor...
Baca selengkapnya

Pilkada Serentak ?

Gambar
  Sejak bangsa indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Setelah reformasi 1998, dinamika politik terus mengalami perkembangan dan dilaksakan pemilihan umum seacara langsung tahun 2004 yang menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pemenang dengan perolehan suara 69.266.360 atau 60,62%, sedangkan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasim Muzadi sebagai lawannya mendapat perolehan suara 44.990.704 atau 39,38%. Dengan adanya fenomena tersebut, rakyat telah ikut menyelenggarakan pemerintahan dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara di negara demokrasi. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakya...
Baca selengkapnya

Sejarah Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Gambar
Dalam bentangan sejarah ketatanegaraan negara kesatuan republik Indonesia secara khusus pengaturan setingkat Undang-Undang Dasar, pemilihan umum baru dinyatakan sah secara eksplisit dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS NKRI, UU no 7/1950) yang menyebutkan: "Kemauan rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dijatakan dalam pemilihan berkal jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang bersipat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara." undang-undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) tidak mengatur pengisian jabatan melalui prosedur pemilihan umum. Akan tetapi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih dengan cara pemilihan umum dalam praktiknya. Sebelum diadakan pemilihan umum, sesuai pasal IV aturan peralihan UUD 1945, meluruskan kekuasaan DPR, MPR dan Dewan P...
Baca selengkapnya

Pilkada di Indonesia Dilihat Dari Sudut Pandang Positif

Gambar
  Sesudah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto, format dan pola pemerintahan daerah termasuk pemilihan kepala daerah direvisi mengikuti jiwa zaman yang tengah bertransformasi. Hasilnya terbit dua undang-undang pemerintahan daerah diwaktu yang relatif berdekatan yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Dari banyak butir yang dituangkan dalam pasal dan ayat pada undang-undang yang disebutkan diatas, salah satunya membahas mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis, dan prosedur itu dinamakan pemilihan kepala daerah langsung (Plkada) atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pilkada atau pemilukada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di aras lokal. Ini karena mekanisme hanya memberi ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada skop politikkeseharian (days to days politics) justru yang berlangsung setelah pemilukad...
Baca selengkapnya

Landasan Filosofis Penegakan Hukum Pemilu

Gambar
  "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" demikian bunyi sila ke-4 Pancasila, yang tertera dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan upaya menjunjung tinggi kedaulatan tersebut perlu dengan mengembangkan semangat bermusyawarah yang di nafasi suatu hikmat kebijaksanaan. karena permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat serta untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan.   unsur-unsur yang terkandung dalam sila ke-4 terdiri atas kerakyatan (daulat rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan) dan hikmat kebijaksanaan (orientasi etis). Memang tidak terdapat kata demokrasi dalam Pancasila, tetapi cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cinta hikmat kebijaksanaan, jelas menunjukkan ni...
Baca selengkapnya