Postingan

Menampilkan postingan dengan label pilkada

New

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Gambar
  Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Wacana HAM di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920) Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa ...

Pilkada di Indonesia Dilihat Dari Sudut Pandang Positif

Gambar
  Sesudah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto, format dan pola pemerintahan daerah termasuk pemilihan kepala daerah direvisi mengikuti jiwa zaman yang tengah bertransformasi. Hasilnya terbit dua undang-undang pemerintahan daerah diwaktu yang relatif berdekatan yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Dari banyak butir yang dituangkan dalam pasal dan ayat pada undang-undang yang disebutkan diatas, salah satunya membahas mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis, dan prosedur itu dinamakan pemilihan kepala daerah langsung (Plkada) atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pilkada atau pemilukada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di aras lokal. Ini karena mekanisme hanya memberi ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada skop politikkeseharian (days to days politics) justru yang berlangsung setelah pemilukad...

Petahana Tidak Selalu Menang

Gambar
  Pemilihan umum kelapa daerah (Pilkada) langsung di Jakarta dalam rangka memilih gubernur dan wakilnya amat penting di analisis karena hasil keputusannya dapat memberikan corak tersendiri  bagi barometer politik nasional. Pilkada ini bukan saja menjadi medan tempur kandidat yang bersaing, tetapi lebih dari itu, sebagai arena persaingan antarpartai politik yang mendukung masing-masing kandidat gubernur dan wakil gubernur. Mengapa pilada jakarta menjadi amat krusial bagi politik nasional sehingga menyedot perhatian banyak pihak, argumen sederhana yang mudah diterima umum adalah Jakarta dianggap sebagai miniatur Indonesia. Jika kandidat yang didukung oleh salah satu partai memenangi pemilukada jakarta dengan metode pemenangan yang mereka terapkan masing-masing, maka asumsinya mereka akan memenangkan pmilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahu 2014. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang berpenduduk 12 juta orang di siang hari dan 8 juta dikala malam. Jaka...

permasalahan pilkada langsung

Gambar
Sejak dilaksanakannya Pilkada langsung telah terjadi banyak permasalahan yang sedikit demi sedikit harus di urai dan diperbaiki. Dari berbagai kejadian dan literatur dapat dianalisis beberapa catatan mengenai pilkada langsung: Catatan pertama, terkait kekerasan seputar pilkada atau pemilihan umum langsung. Beberapa kekerasan bahkan kerusuhan terjadi secara sporadis diberbagai tempat di Indonesia. Jumlah kerusuhan yang terjadi disekitar 200 pilkada sampai tahun 2010 dan yang sudah berjalan di akhir putaran kedua ini memicu perdebatan mengenai masa depan pilkada langsung. Tim peneliti dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) dan The Habibie Center (THC) menemukan 9 dari 13 provinsi yang dipantau terdapat 585 insiden kekerasan terkait pemilu kada dengan dampak 47 tewas, 510 cedera dan 416 bangunan rusak. Konstatasi politik pemilu nasional juga bertambahnya derertan konflik kekerasan. Pemilu legislatif 2014 di Aceh merupakan indikasi munculnya konflik kekerasan dalam pemi...

Pilkada Serentak ?

Gambar
  Sejak bangsa indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Setelah reformasi 1998, dinamika politik terus mengalami perkembangan dan dilaksakan pemilihan umum seacara langsung tahun 2004 yang menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pemenang dengan perolehan suara 69.266.360 atau 60,62%, sedangkan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasim Muzadi sebagai lawannya mendapat perolehan suara 44.990.704 atau 39,38%. Dengan adanya fenomena tersebut, rakyat telah ikut menyelenggarakan pemerintahan dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara di negara demokrasi. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakya...