Petahana Tidak Selalu Menang

 

Pemilihan umum kelapa daerah (Pilkada) langsung di Jakarta dalam rangka memilih gubernur dan wakilnya amat penting di analisis karena hasil keputusannya dapat memberikan corak tersendiri  bagi barometer politik nasional. Pilkada ini bukan saja menjadi medan tempur kandidat yang bersaing, tetapi lebih dari itu, sebagai arena persaingan antarpartai politik yang mendukung masing-masing kandidat gubernur dan wakil gubernur. Mengapa pilada jakarta menjadi amat krusial bagi politik nasional sehingga menyedot perhatian banyak pihak, argumen sederhana yang mudah diterima umum adalah Jakarta dianggap sebagai miniatur Indonesia. Jika kandidat yang didukung oleh salah satu partai memenangi pemilukada jakarta dengan metode pemenangan yang mereka terapkan masing-masing, maka asumsinya mereka akan memenangkan pmilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahu 2014.

Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang berpenduduk 12 juta orang di siang hari dan 8 juta dikala malam. Jakarta juga merupakan miniatur Indonesia karena hampir setiap etnik yang ada di Indonesia tinggal disana. Oleh karenanya, pimilhan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang diadakan pada bulan juli 2012 diandaikan banyak pihak sebagai pemilihan umum (pemilu) kecil Indonesia. Hasil keputusan pemilukada gubernur dan wakil gubernur Jakarta dapat menunjukan kemungkinan konfigurasi pemilu pada tahun 2014. Karena itulah, pemilukada Jakarta menjadi sangat strategis bagi partai politik yang tengah bersaing. Selain itu, partai politik juga hendak menguji prilaku pemilih Jakarta yang juga menunjukan miniatur Indonesia mengenai seberapa kuat pengaruh karisma kandidat, kampanye yang akan dijalankan, koalisi yang harus dibentuk dan lain-lain.

Sebelum pemilukada tahun 2012 diselenggarakan, Jakarta dipimpin oleh Fauzi Bowo (kerapdisebut Foke). Oleh karena itu, dalam pemilukada ini Foke dapat disebut incumbent yang siap mempertahankan kursinya sebagai gubernur. Pada pemilukada tahun 2007, Foke berhasil mengalahkan pasangan Adang Dardjatun dan Dani Anwar yang digadang-gadang akan memimpin Jakarta. Tetapi pasangan Adang-Dani gagal mengalahkan Foke yang pada masa sebelumnya berpasangan dengan Prijanto. Kekalahan Adang-Dani membuka lebar bagi Foke-Prijanto untuk memimpin Jakarta dari tahun 2007 hingga 2012.

Masalah Kota Jakarta tidak banyak berubah dari pertama kali Foke menjabat kursi gubernur sampai pemilukada 2012 akan diselenggarakan yakni kemacetan, banjir dan pemukiman kumuh. Padahal sebelum Foke mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta antar program yang dijanjikan kepada pemilih adalah menyelesaikan ketiga masalah tersebut. Naasnya, sampai pemilukada 2012 akan diadakan, ketiga masalah tersebut tidak dapat beliau selesaikan. Malah sebaliknya bertambah sukar dicarikan solusi terutama masalah kemacetan. Oleh karena itu, Pemilukada Jakarta 2012 dari sisi pemilih menjadi arena penting untuk mencari program kerja lain yang bakal ditawarkan oleh kandidat-kandidat dalam Pemilukada gubernur 2012.

Ada enam calon yang dibenarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk mengikuti Pemilukada tahun 2012. Mereka ialah pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara), pasangan Hendardji-Ahmad Riza Patria, pasangan Jokowidodo-Basuki Tjahja Purnama (Jokowi-Ahok), pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, pasangan Faisal Basari-Biem Benjamin dan pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono (Alex-Nono). Dua dari enam kandidat yang bersaing dakam Pemilukada Jakarta adalah calon independen, mereka adalah pasangan Hendarji Soepandi-Ahmad Riza Patria yang mendapat dukungan 419.416 orang (ditunjukan dengan fotokopi KTP) dan pasangan Faisal Basari-Biem Benjamin 487.150 orang, sedangkan empat pasangan lainnya didukung oleh koalisi atau gabungan partai politik. Foke-Nara misalnya, didukung oleh koalisi beberapa partai politik seperti Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN). Sementara itu, Jokowi-Ahok disokong oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini dan pasangan Alex-Nono didukung oleh gabungan Partai Golongan Karya (PG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Patriot (PP), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Republik (PR).

Merujuk gambaran koalis partai diatas, pasangan Foke-Nara dan pasangan Alex-Nono sama-sama mendapatkan dari tujuh partai politik. Manakala Jokowi-Ahok disokong oleh koalisi dua partai politik dan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini hanya disokong oleh PKS. Manakala empat partai teratas di Jakarta adalah PD memperoleh 36,40% suara, PKS 19,11% suara, PDIP 11,63% suara dan PG 6,46% suara sedangkan partai lain berbagi 26,40% suara. Merujuk pada konfigurasi tersebut maka PD mendapatkan 32 kursi parlemen daerah disusul PKS 18 kursi, PDIP 11 kursi, Hanura 8 kursi, PG 7 kursi, PPP 7 kursi, Gerindra 6 kursi dan Pan 5 kursi. Jika begini, maka Foke –Nara yang mendapat sokongan besar dari koalisi partai politik di jakarta yakni sebanyak 45 kursi, berikutnya pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini 18 Kursi, disusul Jokowi-Ahok 17 kursi dan Alex-Nono sebanyak 14 kursi.

Sebagai pemilih rasional, pemilih akan memilih kandidat yang dapat memaksimalkan tujuan hidupnya. Atau, selaku pemilih yang digerakan oleh latar sosiologis, maka ia akan memperhitungkan perkar lain yang tidak sama dengan paradigma pemilih berlatar psikososial. Ini berarti pemilih akan melakukan kalkulasi cermat untuk memilih kandidat. Salah satunya adalah program kerja yang ditawarkan semasa kampanye. Hendardji soepandji misalnya, calon gubernur dari calon independen berjanji memperbaiki masalah transportasi dengan cara peremajaan angkutan umum. Beliaupun turut mencanangkan ruang terbuka hijau yang semakin sukar dicari di Jakarta dan kawasan penataan pemukiman kumuh. Incumbent, Foke menjanjikan Jakarta pemerintahannya yang akan datang dapat menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir. Sementara Hidayat Nur Wahid berjanji pada warga mengenai penyediaan layanan kesehatan. Beliau juga berjanji menyelesaikan masalah utama kota Jakarta seperti kemacetan, banjir dan rumah kumuh. Calon independen lain, Faisal Basari lebih menyoroti masalah efektifitas kerja birokrasi. Ini karena birokrasi dianggapnya tidak transparan dan terlalu berjenjang sehingga menyebabkan ketidak efesienan kerja. Masalah birokrasi juga menjadi sorotan pasangan Jokowi-Ahok, sedangkan Alex Noerdin gubernur Sumatera Selatan yang ikut bertanding, berjanji dalam tempo tiga tahun Jakarta bebas banjir dan macet.

Baca juga: Pengertian Good Governance

Dilihat dari aspek sebaran etnik dan agama yang ada di Jakarta merupakan melting point berbagai etnik dan agama yang ada di Indonesia. Jakarta saat ini dihuni oleh 35% suku Jawa, 28% suku betawi, 15% suku sunda dan 4% serta 3% etnik batak dan minang. Selain itu, Jakarta juga didiami oleh kaum Cina yang berjumlah 6% dari total warga jakarta yang berjumlah 10.187.595 jiwa (BPS 2012:79). Sedangkan sebaran agama di Jakarta adalah 86% memeluk Islam, Kristen Protestan 6%, Katolik 4% dan Hindu serta Budha berbagi 4% sisanya.

Merujuk kepada catatan diatas, maka setidaknya ada bebrapa analisis yang bisa dikembangkan. Pertama, bersandar pada teori identifikasi partai, dipastikan pasangan Foke-Nara akan menjadi pemenang sebab disokong oleh 45 kursi parlemen yang menunjukan besarnya dukungan dari masing-masing partai. Pasangan lain tidak akan bisa mengejar karena pesaing terdekatpun hanya akan mendapat 18% suara (pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini). Kedua, jika alat ukurnya adalah etnik, maka pasangan Foke-Nara menjadi pemenang sebab keduanya beretnik Betawi yang dapat menyapu bersih 28% suara pemilih etnik Betawi, makala pasangan calon lain yang mayoritas etnik Jawa akan memperebutkan etnik Jawa, Sunda, Minang, Batak dan lainnya. Akibat perpecahan suara etnik tersebut, maka suara akan mengalir keras kepad incumbent. Ketiga, nadai unit penialian adalah agama, maka akan sukar untuk diprediksi. Ini karena mayoritas kandidat adalah beragama Islam sehingga 86% suara akan terbagi kepada enam kandidat yang tengah bersaing. Jika dirumuskan secara ringkas maka terlihat kekuatan pasangan Foke-Nara lebih menonjol dibanding pesaingnya.

Pemilukada Jakarta yang diselenggarakan pada 11 Juli 2012 menunjukan kedinamikaannya sendiri. Dinamika pertama, Pemilukada Jakarta tidak selesai pada tanggal 11 Juli (dua putaran). Ini dikarenakan tidak ada satupun pasangan kandidat yang memenangkan secara mutlak (minimal 50%). Oleh sebab itu, KPUD Jakarta menetapkan pelaksanaan Pemilukada putaran II pada 20 September 2012. Pasangan Jokowi-Ahok berhasil mengalahkan pesaing-pesaing beratnya dengan memperoleh 1.847.157 suara atau 42,60%. Ini membantah analisis yang menyatakan pasangan Foke-Nara akan keluar sebagai pemenang. Pasangan Foke-Nara justru menduduki posisi kedua dengan memperoleh 1.476.648 suara atau 34,05%, diikuti pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini dengan memperoleh 508.113 suara, pasangan calon independen Faisal Basari-Biem Benjamin memperoleh 215.935 suara, sementara pasangan AlexNoerdin-Nono Sampono dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria memperoleh 202.643 suara dan 85.990 suara.

Melalui keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta No.31/Kpts/KPU-Prov-010/2012 diumumkan bahwa pasangan Jokowi-Ahok berhasil mengungguli pesaingnya pasangan Foke-Nara dalam Pemilukada Jakarta 2012 dengan memperoleh 53,82% suara berbanding 46,18%. Pertanyaan penting yang muncul kepermukaan atas hasil tersebut adalah apakah faktor yang menyebabkan pasangan Foke-Nara kalah dalam Pemilukada putaran II, padahal Foke adalah incumbent gubernur Jakarta.

Sebelum sampai jawaban tersebut, kiranya perlu dielaborasi sedikit mengenai dinamika politik pasca keputusan Pemilukada putarsan I. Satu yang menarik setelah kekalahan Foke-Nara pada putaran I adalah bergabungnya partai pendukung kandidat lain yang kalah seperti PD, PKS, Hanura, PG, PP dan PAN kepada Foke-Nara. Jika melihat konfigurasi ini maka Jokowi-Ahok akan melawan kekuatan partai yang amat besar dengan jumlah pendukung yang tidak sedikit. Andaikan semua suara kandidat yang mendapat dukungan partai memberikan suaranya kepada Foke-Nara, maka akumulasi suara mereka akan mencapai 2.187.404 suara. Jika dibandingkan dengan dengan perolehan suara Jokowi-Ahok pada putaran I tentu saja suara ini akan bisa mengantarkan Foke-Nara ke singgahsana kursi gubernur Jakarta. Bahkan apabila semua suara Faisal-Biem dan Hendardji-Ahmad Riza dilimpahkan kepada Jokowi-Ahok,  kedudukan tetap dimenangkan Foke-Nara. Namun persoalannya, mengapa Foke Nara tetap kalah dalam putaran II padahal sudah disokong oleh partai-partai besar. Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan pasangan Foke-Nara kalah dalam Pemilukada putaran II.

Pertama, personaliti calon, dalam hal ini imaj Foke sendiri yang tidak mendukung dirinya untuk menjadi pemimpin yang mudah diterima rakyat banyak. Ini karena Foke dikenal sebagai individu yang tempramental, tidak bisa menerima kritik dan bersikap elitis. Misalnya, Hidayat Nur Wahid pernah menyatakan bahwa Foke mudah marah jika dikritik warganya. Karena begini tentu saja membuat imejnya sebagai pemimpin memudar atau dalam arti kata lain pemimpin seperti ini susah diterima rakyat. Disamping itu, Foke pun kerap cemberut dan marah-marah saat mengahadapi jurnalis yang tengah meliputnya. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin, Foke harus legowo dalam menerima kritik dan masukan, apalagi kritikan tersebut kritik membangun atas jalannya pemerintahan yang dia jalani sebelumnya. Ini berbeda dengan karakter Joko Widodo yang murah senyum, mudah menerima masukan dan kritik, bersikap merakyat dan dikenal bersih dari isu rasuah. Bukan hanya itu. Joko Widodo mengukuhkan dirinya dengan berbagai prestasi yang telah diukirnya selama menajdi Bupati Solo.

Kedua, peranan media massa dan media sosial yang makan tuan. Tim kampanye Foke nampaknya tidak berhasil memainkan isu kampanye melalui media massa dan media sosial dengan cerdik sehingga pemilih Jakarta yang semakin rasional semakin mencemoohnya. Salah satu isu kampanye  digulirkan semasa kampanye Pemilukada putaran II adalah SARA. Beberapa kenyataan seperti “jangan pilih pimpinan yang tidak seagama!”, “kalau Ahok menang greja akan bertambah”, “Jokowi hanya memberikan bantuan kepada warga non Muslim”dan lain-lain, menjadi kampanye hitam kala itu. Bahkan dalam konteks ini,  Rhoma Irama dipaksa untuk ikut bagian dalam menentang berjayanya pasangan Jokowi-Ahok di Jakarta. Semua proses ini telah mematangkan pemilih Jakarta ke arah yang lebih rasional.

Ketiga, manifesto kandidat. Dari segi manifesto yang dikemukakan oleh pasangan yang bersaing, manifesto Foke-Nara terlalu sederhana dibandingkan manifesto Jokowi-Ahok. Manifesto Foke-Nara bertajuk “Foke-Nara putra betawi janjikan jakarta maju nan cantik”. Isi manifesto Foke-Nara dalam pandangan penulis terlalu normatif sehingga kurang menarik perhartian. Ini berbeda dengan manifesto yang ditawarkan oleh Jokowi-Ahok. Mereka mancanangkan visi mereka dengan jargon “Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik”. Tidak hanya itu. Pasangan ini juga menurunkan visa kedalam misi dan  bidang-bidang kerja yang kongkret seperti bidang penataan kota, transportasi, kesehatan, kebudayaan, pelayanan publik hingga upaya mengatasi banjir. Kareana itulah, wajar jika manifesto Jokowi-Ahok lebih menarik minat dan pemilih Jakarta yang rasional.

Baca juga: Pilkada dan Biaya Politik Tinggi

Keempat, gagalnya partai-partai pengusung Foke-nara dalam bekerjasama. Kegagalan ini bisa dilihat dari ketidak mampuan pasangan Foke-nara untuk mendulang suara di kawasan-kawasan yang dihuni oleh elit-elit partai pendukung Foke. Mesin partai tidak berhasil bekerja secara baik sehingga perolehan suara Foke-Nara tidak memuaskan. Ini berbeda dengan partai pengusung Jokowi-Ahok. Pasangan ini berhasil mendulang suara besar di kawasan-kawasan yang dihuni oleh elit-elit partai pendukungnya.

Leo agustino. 2014. politik lokal dan otonomi daerah. Bandung : alfabeta.